Perjuangan Rakyat dan Pemerintah di Daerah dalam
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Penyerahan
kekuasaan Jepang kepada Sekutu dilakukan oleh Komando Asia Tenggara (South East
Asia Command atau SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mounbatten. Pasukan
Sekutu yang bertugas di Indonesia adalah Allied Forces Netherlands East Indies
(AFNEI) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. AFNEI
merupakan komando bawahan dari SEAC. Tugas AFNEI di Indonesia adalah:
1.
menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang,
2. membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu,
3. melucuti orang-orang Jepang dan kemudian dipulangkan ke negaranya,
4. menjaga keamanan dan ketertiban (law and order), dan
5. menghimpun keterangan guna menyelidiki pihak-pihak yang dianggap sebagai penjahat perang.
2. membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu,
3. melucuti orang-orang Jepang dan kemudian dipulangkan ke negaranya,
4. menjaga keamanan dan ketertiban (law and order), dan
5. menghimpun keterangan guna menyelidiki pihak-pihak yang dianggap sebagai penjahat perang.
Pada
awalnya rakyat Indonesia menyambut kedatangan Sekutu dengan senang. Akan tetapi
setelah diketahui NICA ikut di dalamnya, sikap rakyat Indonesia menjadi curiga
dan bermusuhan. Kedatangan NICA di Indonesia didorong oleh keinginan menegakkan
kembali Hindia Belanda dan berkuasa lagi di Indonesia. Datangnya pasukan Sekutu
yang diboncengi NICA mengundang perlawanan rakyat untuk mempertahankan
kemerdekaan. Berikut ini berbagai perlawanan terhadap Sekutu yang muncul di
daerah-daerah.
1.
Pertempuran Surabaya 10 November 1945
Surabaya
merupakan kota pahlawan. Surabaya menjadi ajang pertempuran yang paling hebat
selama revolusi mempertahankan kemerdekaan, sehingga menjadi lambang perlawanan
nasional. Peristiwa di Surabaya merupakan rangkaian kejadian yang diawali sejak
kedatangan pasukan Sekutu tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen
A.W.S. Mallaby. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat di
Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Pertempuran itu menewaskan Brigjen
Mallaby. Akibat meninggalnya Brigjen Mallaby, Inggris memberi ultimatum, isinya
agar rakyat Surabaya menyerah kepada Sekutu. Secara resmi rakyat Surabaya, yang
diwakili Gubernur Suryo menolak ultimatum Inggris. Akibatnya pada tanggal 10
November 1945 pagi hari, pasukan Inggris mengerahkan pasukan infantri dengan
senjatasenjata berat dan menyerbu Surabaya dari darat, laut, maupun udara.
JELI Jendela Info
Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya telah menciptakan pekik persatuan demi revolusi yaitu merdeka atau mati. Di samping itu juga merupakan titik balik bagi Belanda karena mengejutkan pihak Belanda yang tidak menyangka kekuatan RI mendapat dukungan rakyat.
Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya telah menciptakan pekik persatuan demi revolusi yaitu merdeka atau mati. Di samping itu juga merupakan titik balik bagi Belanda karena mengejutkan pihak Belanda yang tidak menyangka kekuatan RI mendapat dukungan rakyat.
Rakyat
Surabaya tidak takut dengan gempuran Sekutu. Bung Tomo memimpin rakyat dengan
berpidato membangkitkan semangat lewat radio. Pertempuran berlangsung selama
tiga minggu. Akibat pertempuran tersebut 6.000 rakyat Surabaya gugur. Pengaruh
pertempuran Surabaya berdampak luas di kalangan internasional, bahkan masuk
dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 7-13 Februari 1946.

2.
Pertempuran Ambarawa
Pertempuran
Ambarawa terjadi tanggal 20 November sampai tanggal 15 Desember 1945, antara
pasukan TKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan Sekutu (Inggris). Pertempuran
Ambarawa dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang pada tanggal 26 Oktober
1945. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara
pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara Sekutu. Pertempuran
Ambarawa mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas.
Posisi Letkol Isdiman kemudian digantikan oleh Letkol Soedirman. Kota Ambarawa
berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan RI. Mengingat posisi yang
telah terjepit, maka pasukan Sekutu meninggalkan kota Ambarawa tanggal 15
Desember 1945 menuju Semarang. Keberhasilan TKR mengusir Sekutu dari Ambarawa
menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan
kemerdekaan RI.
JELI Jendela Info
Pertempuran di Ambarawa sering dikenal dengan peristiwa “Palagan Ambarawa”. Untuk mengenang peristiwa tersebut dibangun Monumen Palagan Ambarawa di tengah kota Ambarawa.
Pertempuran di Ambarawa sering dikenal dengan peristiwa “Palagan Ambarawa”. Untuk mengenang peristiwa tersebut dibangun Monumen Palagan Ambarawa di tengah kota Ambarawa.
3.
Pertempuran Medan Area 1 Desember 1945
Pada
tanggal 9 Oktober 1945 tentara Inggris yang diboncengi oleh NICA mendarat di
Medan. Mereka dipimpin oleh Brigjen T.E.D Kelly. Awalnya mereka diterima secara
baik oleh pemerintah RI di Sumatra Utara sehubungan dengan tugasnya untuk
membebaskan tawanan perang (tentara Belanda). Sebuah insiden terjadi di hotel
Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu seorang penghuni hotel
(pasukan NICA) merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai
pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda. Akibatnya terjadi
perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan NICA. Pada
tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papanpapan yang bertuliskan
Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Sejak saat itulah
Medan Area menjadi terkenal. Pasukan Inggris dan NICA mengadakan pembersihan
terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan. Hal ini jelas menimbulkan
reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa
kembali. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara
komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan tersebut
memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat
Medan Area.
4.
Bandung Lautan Api
Terjadinya
peristiwa Bandung Lautan Api diawali dari datangnya Sekutu pada bulan Oktober
1945. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh ultimatum Sekutu untuk mengosongkan
kota Bandung. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum
pertama isinya kota Bandung bagian Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November
1945 dikosongkan oleh para pejuang. Ultimatum tersebut tidak ditanggapi oleh
para pejuang. Selanjutnya tanggal 23 Maret 1946 Sekutu mengeluarkan ultimatum
kembali. Isinya hampir sama dengan ultimatum yang pertama. Menghadapi ultimatum
tersebut para pejuang kebingungan karena mendapat dua perintah yang berbeda.
Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan agar TRI mengosongkan kota Bandung.
Sementara markas TRI di Yogyakarta menginstruksikan agar Bandung tidak
dikosongkan. Akhirnya para pejuang mematuhi perintah dari Jakarta. Pada tanggal
23-24 Maret 1946 para pejuang meninggalkan Bandung. Namun, sebelumnya mereka
menyerang Sekutu dan membumihanguskan kota Bandung. Tujuannya agar Sekutu tidak
dapat menduduki dan memanfaatkan sarana-sarana yang vital. Peristiwa ini
dikenal dengan Bandung Lautan Api. Sementara itu para pejuang dan rakyat
Bandung mengungsi ke luar kota.
JELI Jendela Info
Dalam peristiwa Bandung Lautan Api gugur seorang pahlawan yang bernama Moh. Toha. Untuk mengabadikan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, seorang komposer yang bernama Ismail Marzuki menciptakan lagu “Halo- Halo Bandung”.
Dalam peristiwa Bandung Lautan Api gugur seorang pahlawan yang bernama Moh. Toha. Untuk mengabadikan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, seorang komposer yang bernama Ismail Marzuki menciptakan lagu “Halo- Halo Bandung”.
5.
Puputan Margarana 20 November 1946
Perang
Puputan Margarana di Bali diawali dari keinginan Belanda mendirikan Negara
Indonesia Timur (NIT). Letkol I Gusti Ngurah Rai, Komandan Resimen Nusa Tenggara,
berusaha menggagalkan pembentukan NIT dengan mengadakan serangan ke tangsi NICA
di Tabanan tanggal 18 Desember 1946. Konsolidasi dan pemusatan pasukan Ngurah
Rai (yang dikenal dengan nama pasukan Ciung Wanara) ditempatkan di Desa Adeng
Kecamatan Marga. Belanda menjadi gempar dan berusaha mencari pusat kedudukan
pasukan Ciung
Wanara. Pada tanggal 20 November 1946 dengan kekuatan besar Belanda melancarkan serangan dari udara terhadap kedudukan Ngurah Rai di desa Marga.
Wanara. Pada tanggal 20 November 1946 dengan kekuatan besar Belanda melancarkan serangan dari udara terhadap kedudukan Ngurah Rai di desa Marga.
Dalam
keadaan kritis, Letkol I Gusti Ngurah Rai mengeluarkan perintah “Puputan” yang
berarti bertempur sampai habis-habisan (fight to the end). Letkol I Gusti
Ngurah Rai gugur beserta seluruh anggota pasukan dalam pertempuran tersebut.
Jenazahnya dimakamkan di desa Marga. Pertempuran tersebut terkenal dengan nama
Puputan Margarana. Gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai telah melicinkan jalan
bagi usaha Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Timur.
JELI Jendela Info
Untuk mengenang jasa Letkol I Gusti Ngurah Rai, maka nama I Gusti Ngurah Rai diabadikan menjadi sebuah nama bandara di Denpasar, Bali. Nama Bandara tersebut adalah bandara “Ngurah Rai”. Di samping itu juga dianugerahi sebagai Pahlawan Anumerta.
Untuk mengenang jasa Letkol I Gusti Ngurah Rai, maka nama I Gusti Ngurah Rai diabadikan menjadi sebuah nama bandara di Denpasar, Bali. Nama Bandara tersebut adalah bandara “Ngurah Rai”. Di samping itu juga dianugerahi sebagai Pahlawan Anumerta.
6.
Serangan Umum 1 Maret 1949
Dalam
agresi militer II, Belanda berhasil menangkap para pemimpin politik dan
menduduki ibukota RI di Yogyakarta. Belanda ingin menunjukkan kepada dunia
bahwa pemerintahan RI telah dihancurkan dan TNI tidak memiliki kekuatan lagi.
Menghadapi tindakan Belanda
tersebut, TNI menyusun kekuatan untuk melawan Belanda. Puncak serangan TNI adalah serangan umum terhadap kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949, yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Sebelumnya, Letkol Soeharto mengadakan koordinasi terlebih dahulu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam serangan ini, TNI memakai sistem wehrkreise.
tersebut, TNI menyusun kekuatan untuk melawan Belanda. Puncak serangan TNI adalah serangan umum terhadap kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949, yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Sebelumnya, Letkol Soeharto mengadakan koordinasi terlebih dahulu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam serangan ini, TNI memakai sistem wehrkreise.
Untuk
memudahkan penyerangan, maka dibentuk beberapa sektor yaitu:
a. sektor Barat dipimpin oleh Mayor Ventje Sumual,
b. sektor Selatan dan Timur dipimpin oleh Mayor Sardjono,
c. sektor Utara dipimpin oleh Mayor Kusno,
d. sektor Kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki.
a. sektor Barat dipimpin oleh Mayor Ventje Sumual,
b. sektor Selatan dan Timur dipimpin oleh Mayor Sardjono,
c. sektor Utara dipimpin oleh Mayor Kusno,
d. sektor Kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki.
Pada
malam hari menjelang serangan umum, pasukan-pasukan telah merayap mendekati
kota dan melakukan penyusupan-penyusupan. Pagi hari tanggal 1 Maret 1949
sekitar pukul 06.00 WIB tepat sirene berbunyi, serangan dilancarkan dari segala
penjuru kota. Letkol Soeharto langsung memimpin penyerangan dari sektor Barat
sampai batas Jalan Malioboro. Rakyat membantu memperlancar jalannya penyerangan
dengan memberikan bantuan logistik. Dalam waktu enam jam kota Yogyakarta
berhasil dikuasai TNI. Pada pukul 12.00 WIB tepat, pasukan TNI mengundurkan
diri. Hal ini sesuai dengan rencana yang ditentukan sejak awal. Bersamaan
dengan itu bantuan Belanda tiba dengan kendaraan lapis baja serta pesawat
terbang. Belanda melakukan serangan balasan.
JELI Jendela Info
Pada masa Orde Baru, peran sentral dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 ditekankan pada Letkol Soeharto. Sedangkan pada masa Reformasi muncul pendapat tentang tokoh-tokoh lain yang berperan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Jenderal Soedirman.
Pada masa Orde Baru, peran sentral dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 ditekankan pada Letkol Soeharto. Sedangkan pada masa Reformasi muncul pendapat tentang tokoh-tokoh lain yang berperan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Jenderal Soedirman.
Meskipun
demikian, serangan umum telah mencapai tujuannya. Berikut ini tujuan Serangan
Umum 1 Maret 1949.
a. Ke dalam
1)
Mendukung perjuangan yang dilakukan secara diplomasi.
2) Meninggikan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya.
2) Meninggikan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya.
b. Ke luar
1)
Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk
mengadakan ofensif.
2) Mematahkan moral pasukan Belanda. Untuk mengenang para pejuang dan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 maka pemerintah Yogyakarta membangun “Monumen Yogya Kembali”.
2) Mematahkan moral pasukan Belanda. Untuk mengenang para pejuang dan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 maka pemerintah Yogyakarta membangun “Monumen Yogya Kembali”.
B. Perjuangan
Bangsa Indonesia Melawan Belanda dalam Forum Internasional dan Pengaruhnya
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
Selain
menggunakan perjuangan bersenjata, para pemimpin bangsa melakukan perjuangan
diplomasi. Untuk lebih jelasnya, kalian pelajari beberapa contoh perjuangan
diplomasi bangsa Indonesia dalam berbagai forum internasional di bawah ini.
1.
Diplomasi Beras Tahun 1946
Antara
India dengan Indonesia terdapat persamaan nasib dan sejarah. Keduanya sama-sama
pernah dijajah dan menentang penjajahan. Oleh karenanya, ketika rakyat India
mengalami kekurangan bahan makanan, pemerintah Indonesia menawarkan bantuan padi
sejumlah 500.000 ton. Perjanjian bantuan Indonesia kepada India ditandatangani
tanggal 18 Mei 1946. Perjanjian ini sebenarnya merupakan barter kedua negara,
sebab India ternyata juga memberikan bantuan obat-obatan kepada Indonesia.
Dampak yang ditimbulkan dari diplomasi beras adalah Indonesia semakin mendapat
simpati dunia internasional dalam perjuangannya mengusir Belanda.
2.
Perundingan Linggarjati
Perundingan
Linggarjati dilakukan pada tangga 10 November 1946 di Linggarjati, dekat
Cirebon. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan
Syahrir sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Scermerhorn. Perundingan tersebut
dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat Inggris. Berikut ini beberapa
keputusan Perundingan Linggarjati.
a.
Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan
Sumatra.
b. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
c. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda melanggar ketentuan perundingan tersebut dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 Juli 1947.
b. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
c. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda melanggar ketentuan perundingan tersebut dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 Juli 1947.
JELI Jendela Info
Meskipun isi Perundingan Linggarjati tidak menguntungkan bagi Indonesia, namun berhasil mengundang simpati internasional. Hal ini terbukti dengan adanya pengakuan kedaulatan oleh Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Suriah, Afghanistan, Myanmar, Yaman, Saudi Arabia, dan Uni Soviet.
Meskipun isi Perundingan Linggarjati tidak menguntungkan bagi Indonesia, namun berhasil mengundang simpati internasional. Hal ini terbukti dengan adanya pengakuan kedaulatan oleh Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Suriah, Afghanistan, Myanmar, Yaman, Saudi Arabia, dan Uni Soviet.
3. Agresi
Militer Belanda I (Tanggal 21 Juli 1947)
Pada
tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan
agresi militer I. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa
dan Madura. Jadi tujuan serangan ini bersifat ekonomis. Pasukan Belanda
bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya
untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer I. Belanda
tidak menyangka apabila Amerika Serikat dan Inggris memberikan reaksi yang
negatif. Australia dan India mengajukan masalah Indonesia ini ke Dewan Keamanan
PBB.
JELI Jendela Info
Agresi Militer Belanda adalah serangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agresi ini sering disebut dengan “aksi polisionil” yaitu perang melawan penjahat. Agresi militer dilakukan dua kali yaitu tanggal 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948.
Agresi Militer Belanda adalah serangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agresi ini sering disebut dengan “aksi polisionil” yaitu perang melawan penjahat. Agresi militer dilakukan dua kali yaitu tanggal 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948.
Pada
tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak menembak.
Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN).
Anggota KTN ada tiga negara yaitu:
a. Belgia (dipilih oleh Belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland;
b. Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby; dan
c. Amerika Serikat (dipilih oleh Indonesia dan Belanda) dipimpin Dr. Frank Graham.
a. Belgia (dipilih oleh Belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland;
b. Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby; dan
c. Amerika Serikat (dipilih oleh Indonesia dan Belanda) dipimpin Dr. Frank Graham.
Tugas
utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai
dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian masalah Indonesia menjadi
masalah internasional. Secara diplomatis jelas sangat menguntungkan Indonesia.
KTN berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam Perjanjian Renville.
Selain itu juga mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan
Belanda di Bangka.
4.
Perundingan Renville
Perundingan
Renville dilaksanakan di atas Geladak Kapal Renville milik Amerika Serikat
tanggal 17 Januari 1948. Dalam perundingan tersebut, pemerintah Indonesia
diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan Belanda diwakili oleh
Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Hasil perundingan tersebut adalah:
a.
wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van Mook),
b. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk,
c. kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda,
d. RI merupakan bagian dari RIS, dan
e. pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI.
b. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk,
c. kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda,
d. RI merupakan bagian dari RIS, dan
e. pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI.
Nasib
dan kelanjutan Perundingan Renville relatif sama dengan Perundingan
Linggarjati. Belanda kembali melanggar perjanjian dengan melakukan agresi
militer II tanggal 19 Desember 1948.
5. Agresi
Militer Belanda II, (Tanggal 19 Desember 1948)
Pada
tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan aksi polisionil ke II. Belanda
menduduki kota Yogyakarta, yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di
Lapangan Udara Maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasikonsentrasi
TNI. Dalam agresi kedua, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap
para pemimpin politik serta militer.
Meskipun
para pemimpin politik ditangkap, pemerintahan Republik Indonesia tidak
berhenti. Sebelum ditangkap Presiden Soekarno memberikan mandat melalui
radiogram kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat.
Melalui PDRI, pemerintahan tetap terus berjalan. PDRI mampu memberi instruksi
kepada delegasi Indonesia di forum PBB untuk menerima penghentian
tembak-menembak dan bersedia berunding dengan Belanda. Hal ini dilakukan dalam
rangka menarik simpati dunia internasional. Selain itu untuk menunjukkan kepada
dunia internasional bahwa pemerintahan RI masih terus berjalan meskipun para
pemimpin politik ditawan oleh Belanda.
JELI Jendela Info
Meskipun para pemimpin RI ditangkap, Belanda tidak menangkap Sri Sultan Hamengku Buwono IX karena Belanda khawatir apabila Sri Sultan Hamengku Buwono IX ditangkap akan membangkitkan perlawanan rakyat Yogyakarta.
Meskipun para pemimpin RI ditangkap, Belanda tidak menangkap Sri Sultan Hamengku Buwono IX karena Belanda khawatir apabila Sri Sultan Hamengku Buwono IX ditangkap akan membangkitkan perlawanan rakyat Yogyakarta.
6.
Konferensi Asia di New Delhi
Konferensi
Asia di New Delhi di selenggarakan pada tanggal 20 - 25 Januari 1949. Dalam
konferensi tersebut hadir 19 negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan New
Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro
Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dan lain-lain. Hasil konferensi meliputi:
a. pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta,
b. pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949,
c. penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia, dan
d. penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950.
a. pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta,
b. pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949,
c. penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia, dan
d. penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950.
Menanggapi
rekomendasi Konferensi New Delhi, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah
resolusi tanggal 28 Januari 1949 yang isinya:
a. penghentian operasi militer dan gerilya,
b. pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda,
c. pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan
d. akan diadakan perundingan secepatnya.
a. penghentian operasi militer dan gerilya,
b. pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda,
c. pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan
d. akan diadakan perundingan secepatnya.
Dampak
Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas. Indonesia semakin mendapat dukungan
internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda.
7.
Perundingan Roem - Royen
Terjadinya
Agresi Militer Belanda menimbulkan reaksi yang cukup keras dari Amerika Serikat
dan Inggris, bahkan PBB. Hal ini tidak lepas dari kemampuan pada diplomat
Indonesia dalam memperjuangkan dan menjelaskan realita di PBB. Salah satunya
adalah L.N. Palar. Sebagai reaksi dari Agresi Militer Belanda, PBB memperluas
kewenangan KTN. Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI. UNCI kependekan dari
United Nations Commission for Indonesia. UNCI dipimpin oleh Merle Cochran
(Amerika Serikat) dibantu Critchley (Australia) dan Harremans (Belgia). Hasil
kerja UNCI di antaranya mengadakan Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia
Belanda. Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 April 1949 di Hotel Des
Indes, Jakarta. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat),
delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi
Belanda dipimpin oleh van Royen. Dalam perundingan Roem-Royen, masing-masing pihak
mengajukan statement.
JELI Jendela Info
Sejarah diplomasi di Indonesia mengenal istilah “pejuang diplomat” atau “diplomat pejuang”. Julukan ini diberikan kepada Mohammad Hatta, H. Agus Salim, Sutan Syahrir, Mohammad Roem, Roeslan Abdul Gani, L.N. Palar, Adam Malik, dan Soedjatmoko.
Sejarah diplomasi di Indonesia mengenal istilah “pejuang diplomat” atau “diplomat pejuang”. Julukan ini diberikan kepada Mohammad Hatta, H. Agus Salim, Sutan Syahrir, Mohammad Roem, Roeslan Abdul Gani, L.N. Palar, Adam Malik, dan Soedjatmoko.
Delegasi
Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah Republik Indonesia untuk:
a. menghentikan perang gerilya,
b. bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, dan
c. ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat.
a. menghentikan perang gerilya,
b. bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, dan
c. ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat.
Pernyataan
dari delegasi Belanda, yaitu:
a. menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta,
b. menjamin penghentian gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik,
c. tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1948
d. menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS, dan
e. berusaha agar KMB segera diadakan sesudah RI kembali ke Yogyakarta.
a. menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta,
b. menjamin penghentian gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik,
c. tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1948
d. menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS, dan
e. berusaha agar KMB segera diadakan sesudah RI kembali ke Yogyakarta.
Dari
dua usulan tersebut akhirnya diperoleh kesepakatan yang ditandatangani tanggal
7 Mei 1949. Kesepakatan antara lain:
a. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan.
b. Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta, dan
c. kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.
a. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan.
b. Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta, dan
c. kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.
8.
Konferensi Meja Bundar (KMB)
Konferensi
Meja Bundar (KMB) merupakan tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen. Sebelum
KMB dilaksanakan, RI mengadakan pertemuan dengan BFO (Badan Permusyawaratan
Federal). Pertemuan ini dikenal dengan dengan Konferensi Inter-Indonesia (KII)
Tujuannya untuk menyamakan langkah dan sikap sesama bangsa Indonesia dalam
menghadapi KMB.
Konferensi
Inter-Indonesia diadakan pada tanggal 19 - 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan
tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Pembicaraan difokuskan pada
pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Keputusan yang cukup penting
adalah akan dilakukan pengakuan kedaulatan tanpa ikatan politik dan ekonomi.
Pada bidang pertahanan diputuskan:
a. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional,
b. TNI menjadi inti APRIS, dan
c. negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri.
a. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional,
b. TNI menjadi inti APRIS, dan
c. negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri.
KMB
merupakan langkah nyata dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa
Indonesia – Belanda. Kegiatan KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23
Agustus sampai 2 November 1949. Dalam KMB tersebut dihadiri delegasi Indonesia,
BFO, Belanda, dan perwakilan UNCI. Berikut ini para delegasi yang hadir dalam
KMB.
a. Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo.
b. BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.
c. Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.
d. UNCI diwakili oleh Chritchley.
a. Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo.
b. BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.
c. Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.
d. UNCI diwakili oleh Chritchley.
JELI Jendela Info
Dalam KMB terdapat beberapa permasalahan yang sulit dipecahkan yaitu masalah Uni Indonesia- Belanda, masalah hutang, permasalahan Irian Barat, dan delegasi Indonesia menghendaki istilah pengakuan kedaulatan.
Dalam KMB terdapat beberapa permasalahan yang sulit dipecahkan yaitu masalah Uni Indonesia- Belanda, masalah hutang, permasalahan Irian Barat, dan delegasi Indonesia menghendaki istilah pengakuan kedaulatan.
Setelah
melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya KMB menghasilkan beberapa
keputusan berikut.
a. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
b. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
c. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
d. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
e. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
f. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
a. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
b. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
c. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
d. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
e. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
f. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
Pada
tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penandatanganan pengakuan kedaulatan
secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia. Di negeri Belanda, Ratu Juliana,
Perdana Menteri Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. A. Sassen,
dan Drs. Moh. Hatta, bersama menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.
Sedangkan di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota
Belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.
Berikut
ini dampak dan pengaruh KMB bagi rakyat Indonesia.
a. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
b. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.
c. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
d. Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
a. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
b. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.
c. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
d. Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
By :
Fatur Ewing
VIII B
Tidak ada komentar:
Posting Komentar