B. Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)
1. Perkembangan Politik
a. Sistem Pemerintahan
Pada masa Demokrasi Parlementer undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD S
ementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya Kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Sistem parlementer disebut juga sebagai sistem Demokrasi Liberal.
Sistem kabinet yang digunakan pada masa Demokrasi Parlementer adalah Zaken Kabinet. Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya.
Kabinet pada Masa Demokrasi Parlementer :
1) Kabinet Natsir September 1950–Maret 1951
2) Kabinet Sukiman April 1951–Februari 1952
3) Kabinet Wilopo April 1952–Juni 1953
4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I Juli 1953–Juli 1955
5) Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus 1955–Maret 1956
6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II Maret 1956–Maret 1957
7) Kabinet Djuanda Maret 1957–Juli 1959
b. Sistem Kepartaian
Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multi partai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai tersebut antara lain adalah sebagai berikut.
1) Nama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) Pimpinan Dr. Sukirman Wiryosanjoyo Tanggal Berdiri 7 November 1945
2) Partai Nasional Indonesia (PNI) Pimpinan Sidik Joyosukarto Tanggal Berdiri 29 Januari 1945
3) Partai Sosialis Indonesia (PSI) Pimpinan Amir Syarifuddin Tanggal Berdiri 20 November 1945
4) Partai Komunis Indonesia (PKI) Pimpinan Mr. Moh. Yusuf Tanggal Berdiri 7 November 1945
5) Partai Buruh Indonesia (PBI) Nyono 8 November 1945
6) Partai Rakyat Jelata (PRJ) Sutan Dewanis 8 November 1945
7) Partai Kristen Indonesia (Parkindo) Ds. Probowinoto 10 November 1945
8) Partai Rakyat Sosialis (PRS) Sutan Syahrir 20 November 1945
9) Persatuan Marhaen Indonesia (Permai) JB Assa 17 Desember 1945
10) Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI) IJ Kassimo 8 Desember 1945
c. Pemilu 1955
Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu 1955 merupakan Pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pada Pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suara.
Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap.
• Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang dilantik pada 20 Maret 1956
• tahap kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950 dilantik pada 10 November 1956
d. Gangguan Keamanan
Berikut ini beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer
1) Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Pada tanggal 23 Januan 1950, pasukan APRA menyerang Kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI . Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh Pasukan Siliwangi.
2) Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang (Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur).
3) Pemberontakan Andi Azis
Peristiwa pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April 1950. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan kemanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Pemerintah RI memerintahkan Andi Azis untuk menghentikan pergerakannya dan mengultimatum agar datang ke Jakarta dalam waktu 4×24 jam untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun Andi Aziz ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah berontak. Andi Aziz pun segera ditangkap setibanya di Jakarta dari Makasar. Pasukannya yang memberontak akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer RI di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.
4) Pemberontakan PRRI dan Permesta
Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Selanjutnya dibentuk gerakan dewan yaitu,
a) Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
b) Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbolon.
c) Dewan Garuda di Sumatera Selatan Letkol Barlian
d) Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual.
Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan Letkol Achmad Husein secara tidak hormat. Oleh karena ultimatumnya ditolak pemerintah, pada 15 Februari 1958, Letkol. Ahmad Husein mengumumkan berdirinya PRRI kemudian diikuti oleh pengumuman Permesta pada 17 Februari 1958 di Sulawesi. Untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer. Pada 29 Mei 1961, Ahmad Husein dan tokoh-tokoh PRRI lainya akhirnya menyerah.
e. Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Deklarasi Djuanda
Pemerintah pada masa Demokrasi Parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan, di antaranya adalah Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Deklarasi Djuanda.
1) Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA)
Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan pada tanggal 18–24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama satu minggu dan menghasilkan sepuluh prinsip yang dikenal dengan Dasasila Bandung.
Konferensi Asia Afrika (KAA) juga berpengaruh terhadap dunia internasional. Setelah berakhirnya KAA, beberapa negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan kedudukan sebagai negara berdaulat penuh. Selain itu, KAA menjadi awal lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok.
2) Deklarasi Djuanda
territorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah dari pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia.
pemerintahan Kabinet Djuanda mendeklarasikan hukum teritorial. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.
Penetapan Deklarasi Djuanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Pengakuan atas Deklarasi Djuanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km².
2. Perkembangan Ekonomi
a. Gunting Syafruddin
Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.
b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Tujuan dari sistem ekonomi Gerakan Banteng adalah sebagai berikut.
1) Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
2) Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
3) Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.
Gerakan Benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tidak dapat tercapainya tujuan Gerakan Banteng antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut.
1) Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
2) Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif.
3) Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.
4) Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
5) Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
6) Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
c. Nasionalisasi Perusahaan Asing
Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia
• Tahap pertama yaitu tahap pengambilalihan, penyitaan dan penguasaan.
• Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan.
d. Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek). Perundingan ini dilakukan pada tangal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:
1) Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
2) Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
3) Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.
Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda
e. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 – 1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut.
1) Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
2) Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
3) Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer
a. Kehidupan Sosial
Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan kemanan di berbagai tempat, dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar. menyebabkam meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.
b. Pendidikan
Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik.
Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah (3 tahun), kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas (3 tahun). Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu. Pada masa Demokrasi Parlementer didirikan beberapa universitas baru di antaranya adalah Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatra Utara di Medan, Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Padjajaran di Bandung, Universitas Airlangga di Surabaya, dan Universitas Hasanuddin di Makassar.
c. Kesenian
Dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi seni lukis, seperti organisasi Pelukis Indonesia (PI) dan Gabungan Pelukis Indonesia (GPI). Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta.
1. Perkembangan Politik
a. Sistem Pemerintahan
Pada masa Demokrasi Parlementer undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD S
ementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya Kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Sistem parlementer disebut juga sebagai sistem Demokrasi Liberal.
Sistem kabinet yang digunakan pada masa Demokrasi Parlementer adalah Zaken Kabinet. Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya.
Kabinet pada Masa Demokrasi Parlementer :
1) Kabinet Natsir September 1950–Maret 1951
2) Kabinet Sukiman April 1951–Februari 1952
3) Kabinet Wilopo April 1952–Juni 1953
4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I Juli 1953–Juli 1955
5) Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus 1955–Maret 1956
6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II Maret 1956–Maret 1957
7) Kabinet Djuanda Maret 1957–Juli 1959
b. Sistem Kepartaian
Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multi partai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai tersebut antara lain adalah sebagai berikut.
1) Nama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) Pimpinan Dr. Sukirman Wiryosanjoyo Tanggal Berdiri 7 November 1945
2) Partai Nasional Indonesia (PNI) Pimpinan Sidik Joyosukarto Tanggal Berdiri 29 Januari 1945
3) Partai Sosialis Indonesia (PSI) Pimpinan Amir Syarifuddin Tanggal Berdiri 20 November 1945
4) Partai Komunis Indonesia (PKI) Pimpinan Mr. Moh. Yusuf Tanggal Berdiri 7 November 1945
5) Partai Buruh Indonesia (PBI) Nyono 8 November 1945
6) Partai Rakyat Jelata (PRJ) Sutan Dewanis 8 November 1945
7) Partai Kristen Indonesia (Parkindo) Ds. Probowinoto 10 November 1945
8) Partai Rakyat Sosialis (PRS) Sutan Syahrir 20 November 1945
9) Persatuan Marhaen Indonesia (Permai) JB Assa 17 Desember 1945
10) Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI) IJ Kassimo 8 Desember 1945
c. Pemilu 1955
Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu 1955 merupakan Pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pada Pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suara.
Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap.
• Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang dilantik pada 20 Maret 1956
• tahap kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950 dilantik pada 10 November 1956
d. Gangguan Keamanan
Berikut ini beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer
1) Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Pada tanggal 23 Januan 1950, pasukan APRA menyerang Kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI . Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh Pasukan Siliwangi.
2) Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang (Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur).
3) Pemberontakan Andi Azis
Peristiwa pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April 1950. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan kemanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Pemerintah RI memerintahkan Andi Azis untuk menghentikan pergerakannya dan mengultimatum agar datang ke Jakarta dalam waktu 4×24 jam untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun Andi Aziz ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah berontak. Andi Aziz pun segera ditangkap setibanya di Jakarta dari Makasar. Pasukannya yang memberontak akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer RI di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.
4) Pemberontakan PRRI dan Permesta
Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Selanjutnya dibentuk gerakan dewan yaitu,
a) Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
b) Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbolon.
c) Dewan Garuda di Sumatera Selatan Letkol Barlian
d) Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual.
Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan Letkol Achmad Husein secara tidak hormat. Oleh karena ultimatumnya ditolak pemerintah, pada 15 Februari 1958, Letkol. Ahmad Husein mengumumkan berdirinya PRRI kemudian diikuti oleh pengumuman Permesta pada 17 Februari 1958 di Sulawesi. Untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer. Pada 29 Mei 1961, Ahmad Husein dan tokoh-tokoh PRRI lainya akhirnya menyerah.
e. Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Deklarasi Djuanda
Pemerintah pada masa Demokrasi Parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan, di antaranya adalah Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Deklarasi Djuanda.
1) Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA)
Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan pada tanggal 18–24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama satu minggu dan menghasilkan sepuluh prinsip yang dikenal dengan Dasasila Bandung.
Konferensi Asia Afrika (KAA) juga berpengaruh terhadap dunia internasional. Setelah berakhirnya KAA, beberapa negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan kedudukan sebagai negara berdaulat penuh. Selain itu, KAA menjadi awal lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok.
2) Deklarasi Djuanda
territorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah dari pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia.
pemerintahan Kabinet Djuanda mendeklarasikan hukum teritorial. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.
Penetapan Deklarasi Djuanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Pengakuan atas Deklarasi Djuanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km².
2. Perkembangan Ekonomi
a. Gunting Syafruddin
Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.
b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Tujuan dari sistem ekonomi Gerakan Banteng adalah sebagai berikut.
1) Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
2) Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
3) Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.
Gerakan Benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tidak dapat tercapainya tujuan Gerakan Banteng antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut.
1) Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
2) Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif.
3) Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.
4) Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
5) Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
6) Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
c. Nasionalisasi Perusahaan Asing
Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia
• Tahap pertama yaitu tahap pengambilalihan, penyitaan dan penguasaan.
• Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan.
d. Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek). Perundingan ini dilakukan pada tangal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:
1) Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
2) Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
3) Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.
Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda
e. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 – 1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut.
1) Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
2) Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
3) Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer
a. Kehidupan Sosial
Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan kemanan di berbagai tempat, dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar. menyebabkam meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.
b. Pendidikan
Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik.
Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah (3 tahun), kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas (3 tahun). Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu. Pada masa Demokrasi Parlementer didirikan beberapa universitas baru di antaranya adalah Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatra Utara di Medan, Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Padjajaran di Bandung, Universitas Airlangga di Surabaya, dan Universitas Hasanuddin di Makassar.
c. Kesenian
Dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi seni lukis, seperti organisasi Pelukis Indonesia (PI) dan Gabungan Pelukis Indonesia (GPI). Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar