B. Kondisi
Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan
Apa saja yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Perkembangan
kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia menyebabkan perubahan
masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonial menerapkan
kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya, bangsa Indonesia
melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Untuk mengetahui bagaimana
kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia, mari telusuri kajian
di bawah ini!
1.
Pengaruh Monopoli dalam Perdagangan
Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh
rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi
hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan
yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian,
dan perlawanan fisik.
VOC dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal yang menjalankan tugas
pemerintahan di daerah-daerah jajahan. Selain itu, VOC mempunyai hak
oktroi/istimewa yang isinya sebagai berikut.
a.
Hak mencetak uang.
b.
Hak memiliki angkatan perang.
c.
Hak memerintah daerah yang diduduki.
d.
Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja.
e.
Hak memonopoli perdagangan rempah-rempah.
Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam
perkembangannya menjadi penguasaan pasar (monopoli). VOC menekan para raja
untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan
hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau
pemerintahan.
Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit
perusahaan. Bagaimanakah dampak monopoli? Bagi pelaku perusahaan, monopoli
sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual.
Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia,VOC
membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan
hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah
dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun.
Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi.
Monopoli adalah salah satu bentuk perdagangan yang dapat merugikan orang
lain. Apabila kalian menjadi pedagang, jadilah pedagang yang adil, tidak
mementingkan keuntungan sendiri.
Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara
perang (militer). Beberapa gubernur jenderal, seperti Antonio van Diemon
(1635-1645, Johan Maatsuyeker (1653-1678), Rijklof van Goens (1678-1681),
Cornellis Janzoon Speelman (1681-1684), merupakan tokoh-tokoh peletak dasar
politik ekspansi VOC.
VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad XVIII. Korupsi dan manajemen
perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya,
tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800,
Indonesia menjadi jajahan Pemerintah Belanda, atau sering disebut masa
Pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi
menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya.
2.
Pengaruh Kebijakan Kerja Paksa
jalur Anyer Panarukan memanjang lebih dari 1.000 kilometer dari Cilegon
(Banten), Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya,
Probolinggo, hingga Panarukan (Jawa Timur). Saat ini, jalur tersebut merupakan
salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa.
Anyer-Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal
Daendels yang merupakan bagian dari Repulik Bataaf (Prancis). Gubernur Jenderal
Daendels, yang memerintah tahun 1808-1811, melakukan berbagai kebijakan seperti
pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi.
Kerja paksa pada masa pemerintah Belanda banyak ditemukan di berbagai
tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai
perusahaan tambang ataupun perkebunan. Kekejaman Belanda ini masih dapat kalian
buktikan dalam berbagai kisah yang ditulis dalam buku-buku sejarah dan novel.
3.
Pengaruh Sistem Sewa Tanah
Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi
daerah jajahan Hindia Belanda menjadi empat gubernement, yakni Malaka, Sumatra,
Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan
atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles.
Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah
atau landrent-system atau landelijk stelsel. Sistem tersebut memiliki
ketentuan, antara lain sebagai berikut.
a.
Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah
pemilik tanah tersebut.
b.
Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi
tanah.
c.
Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang
tunai.
d.
Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak
kepala.
Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan
sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan
sistem sewa tanah adalah sebagai berikut.
a.
Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik
tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama.
b.
Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan
tanah petani.
c.
Keterbatasan jumlah pegawai.
d.
Masyarakat desa belum mengenal sistem uang.
4.
Pengaruh Sistem Tanam Paksa
Pada tahun 1830,Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa
(cultuur stelsel). Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi
kesulitan keuangan akibat perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830) dan
Perang Belgia (1830-1831).
ketentuan-ketentuan kebijakan tanam paksa
a.
Penduduk wajib menyerahkan seperlima tanahnya
untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor.
b.
Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari
pajak tanah.
c.
Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman
wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi.
d.
Apabila harga tanaman wajib setelah dijual
melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk.
e.
Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan
penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda.
f.
Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa
pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut.
g.
Penduduk yang tidak memiliki tanah harus
melakukan kerja wajib selama seperlima tahun (66 hari) dan mendapatkan upah.
Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia
Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Praktik-praktik penekanan dan
pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut.
a.
Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk
tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya,
selalu lebih bahkan sampai ½ bagian dari tanah yang dimiliki rakyat.
b.
Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah
dibayarkan.
c.
Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari,
dan tanpa imbalan yang memadai.
d.
Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap
dikenakan pajak.
Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan Tanam Paksa ini dapat
dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat
kelaparan dan penyakit kekurangan gizi.
Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya
sistem Tanam Paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya
Tanam Paksa tersebut di antaranya Baron van Hoevel, E.F.E. Douwes Dekker
(Multatuli), dan L. Vitalis.
Pada tahun 1870, keluar Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) yang
mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang
menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun
tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75
tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama 5 tahun, dan ada juga yang disewa
sampai 30 tahun. Pada tahun yang sama juga (1870) keluar Undang-undang Gula
(Suiker Wet), yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia
5.
Perlawanan terhadap Kolonialisme dan
Imperialisme
a.
Perlawanan terhadap Persekutuan Dagang
1)
Sultan Baabullah Mengusir Portugis
Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda
dengan Tidore. Portugis menembaki jung-jung (perahu) dari Banda yang akan
membeli cengkih ke Tidore. Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis,
lalu melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu
domba Kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan
Bacan. Akhirnya, Portugis mendapat kemenangan.
Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan pada
tahun 1565. Pada tahun 1570, bertempat di Benteng Sao Paolo, terjadi
perundingan antara Sultan dan Portugis. Pada awal perundingan semua berjalan
seperti sebuah pertemuan pada umumnya, yaitu membicarakan suatu hal penting. pada
saat perundingan berlangsung tanpa disangka-sangka tiba-tiba Portugis menangkap
Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya.
Kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat
Maluku. Sultan Baabullah (putera Sultan Hairun) dengan gagah melanjutkan
perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. pada tahun 1575, Portugis
berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya, Portugis melarikan diri dan menetap
di Ambon. Portugis kemudian menyingkir ke Timor Timur/Timor Leste dan melakukan
kolonisasi di tempat itu.
2)
Perlawanan Aceh
Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1639), armada Aceh
telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629,
Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini
belum berhasil mendapat kemenangan
3)
Ketangguhan “Ayam Jantan dari Timur”
Sultan Hasanuddin adalah Raja Gowa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika,
Kerajaan Gowa (Sultan Hasanuddin) dan Bone (Arung Palaka) berselisih paham. Hal
ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC
memberikan dukungan, sehingga Bone menang saat perang dengan Gowa tahun 1666.
Sultan Hassanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada 18 November
1667.
Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC.
Isi dari perjanjian Bongaya sebagai berikut.
a)
Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah
di Makassar;
b)
Belanda mendirikan benteng pertahanan di
Makassar;
c)
Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya
berupa daerah di luar Makassar;
d)
Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone.
Perjanjian Bongaya telah memangkas kekuasaan Kerajaan Gowa sebagai
kerajaan terkuat di Sulawesi. Tinggal kerajaan-kerajaan kecil, yang sulit
melakukan perlawanan terhadap VOC.
4)
Serangan Mataram terhadap VOC
Pada awalnya, Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik.
Belanda diizinkan mendirikan benteng gudang (loji) untuk kantor dagang di
Jepara pada tahun 1615. Belanda juga memberikan dua meriam untuk Kerajaan
Mataram.
Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli
Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterzoon
Coen memerintahkan van der Marct menyerang Jepara.
Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap
kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan
Mataram dipimpin Tumenggung Baurekso, yang tiba di Batavia tanggal 22 Agustus
1628. Selanjutnya, menyusul pasukan Tumenggung Sura Agul-Agul, dan kedua
bersaudara yaitu Kiai Dipati Mandurejo dan Upa Santa.
serangan pertama mengalami kegagalan karena kurangnya perbekalan, juga
disebabkan Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran.
Faktor lain adalah persenjataan Belanda jauh lebih modern dibandingkan tentara Mataram.
Serangan pertama yang dilakukan oleh Mataram gagal sehingga terpaksa
pasukan ditarik kembali ke Mataram tanggal 3 Desember 1628.
Mataram segera mempersiapkan serangan kedua, dengan pimpinan Kyai Adipati
Juminah, K.A. Puger, dan K.A. Purbaya. Persiapan dilakukan dengan lebih matang.
Gudang-gudang dan lumbung persediaan makanan didirikan di berbagai tempat.
Setelah semua persiapan selesai, pengepungan secara total terhadap Batavia pun
dilakukan. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629.
Namun, serangan kedua ini pun gagal, karena faktor kelemahan yang sama seperti
pada serangan pertama serta lumbung padi persediaan makanan banyak dihancurkan
Belanda sehingga semakin memperlemah kekuatan Mataram.
b.
Perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda
1)
Perang Saparua di Ambon
Kalian masih ingat kekuasaan Inggris yang menggantikan Belanda pada tahun
1811-1816? Peralihan kekuasaan tersebut menyadarkan rakyat bahwa Belanda
bukanlah kekuatan yang paling hebat. Ketika Belanda kembali berkuasa di
Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan, di bawah pimpinan
Thomas Matulesi (Pattimura).
Pattimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng
Belanda serta membunuh Residen van den Berg. Dalam perlawanan tersebut, turut
serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Martha Tiahahu yang
merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu, teman dari Kapten Pattimura.
Perlawanan Pattimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia
datang. Pattimura bersama tiga pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Untuk
memperdalam pemahamanmu tentang perjuangan
2)
Perang Paderi di Sumatra Barat (1821-1838)
Minangkabau, Sumatra Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan
Islam di Indonesia. Gerakan pemurnian ajaran Islam dibawa oleh para haji yang
pulang dari Mekah. Tokohnya adalah Haji Miskin, Haji Sunanik, dan Haji Piobang.
Kelompok pembaharu Islam di Sumatra Barat ini disebut sebagai kaum Padri. Ide
pembaharuan Kaum Paderi berbenturan dengan kelompok adat atau kaum penghulu.
Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dengan mendukung kaum adat yang
posisinya sudah terjepit.
Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus tahun 1821.
Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol (M Syahab), Tuanku nan Cerdik, Tuanku
Tambusai, dan Tuanku nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda
terpojok. Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai, yang diwujudkan di Bonjol
tanggal 15 November 1825. Kaum adat yang semula bermusuhan dengan kaum Padri
akhirnya mendukung perjuangan Padri. Belanda menerapkan sistem pertahanan
Benteng Stelsel. Benteng Fort de Kock di Bukit tinggi dan Benteng Fort van der
Cappelen merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut, Belanda
akhirnya menang, yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir
Padri di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan
ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Menado hingga wafat tahun 1864.
3)
Perang Diponegoro (1825-1830)
Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta
merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Pajak-pajak yang diterapkan
pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber
penderitaan rakyat, yang ikut juga melatarbelakangi Perang Diponegoro.
Salah satu bukti campur tangan politik Belanda adalah dalam urusan
politik Kerajaan Yogyakarta terjadi ketika pada tahun 1822 Hamengkubuwono IV
wafat. Di dalam keraton muncul perselisihan tentang penggantinya. Saat itu,
putra mahkota baru berumur 3 (tiga) tahun. Keadaan ini menjadi kesempatan bagi
Belanda untuk campur tangan dalam urusan kerajaan.
saat membangun jalan baru pada bulan Mei 1825, Belanda dan Patih Danurejo
memasang patok-patok pada tanah leluhur Diponegoro. Terjadi perselisihan saat
pengikut Diponegoro Patih Danureja IV mencabuti patok-patok tersebut. Belanda
segera mengutus serdadu untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Perang tidak dapat
dihindarkan. Pada tanggal 20 Juli 1825, Tegalrejo yang menjadi basis pengikut Diponegoro
direbut dan dibakar Belanda.
Diponegoro meninggalkan kota dan menyusun strategi perlawanan di luar
Kota Yogyakarta. Perang Jawa dikumandangkan (1825-1830) untuk mengusir Belanda.
Belanda berusaha membujuk para pejuang dengan memulangkan Hamengkubuwono II
dari pengasingannya di Ambon. Namun, langkah ini gagal memadamkan perlawanan.
Selanjutnya, Belanda menerapkan siasat Benteng-Stelsel. Dengan sistem ini,
Belanda mampu memecah belah jumlah pasukan musuh. Belanda berhasil menangkap
Kyai Maja dan Pangeran Mangkubumi. Belanda kemudian juga berhasil meyakinkan
panglima Sentot Prawiryodirjo untuk membuat perjanjian perdamaian.
Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan
Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu
muslihat karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado,
kemudian ke Makassar hingga wafat tahun 1855. Setelah berakhirnya Perang Jawa
(Diponegoro), tidak ada lagi perlawanan yang besar di Jawa.
4)
Perang Aceh
Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada
Inggris, dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut,
Belanda mempunyai alasan untuk menyerang istana Aceh. Saat itu, Aceh masih
merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baiturrahman yang
menjadi benteng pertahanan Aceh 5 April 1873.
Semangat jihad (perang membela agama Islam) menggerakkan perlawanan
rakyat Aceh. Jendral Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid
Baiturrahman, Banda Aceh. Kohler meninggal dekat dengan pohon yang sekarang
diberi nama Pohon Kohler.
Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat
Aceh. Menyadari hal tersebut, Belanda mengutus Dr. Snouck Hurgronje yang
memakai nama samaran Abdul Gafar. Sebagai seorang ahli bahasa, sejarah, dan
sosial Islam, ia dimintai masukan atau rekomendasi tentang cara-cara
mengalahkan rakyat Aceh. Setelah lama belajar di Arab, Snouck Hurgronje
memberikan saran-saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh.
Menurut Hurgronje, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter
orang Aceh tidak akan pernah menyerah. Jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi.
Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan
Uleebalang (bangsawan) dan kaum ulama. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin
terdesak.
Banyak tokohnya yang gugur. Teuku Umar gugur dalam pertempuran di
Meulaboh pada 1899. Sultan Aceh Mohammad Daudsyah ditawan pada tahun 1903 dan
diasingkan hingga meninggal di Batavia. Panglima Polem Mohammad Daud juga
menyerah pada tahun 1903. Cut Nyak Dien, tokoh pemimpin perempuan, ditangkap
tahun 1906, kemudian diasingkan ke Sumedang.
Pahlawan perempuan Cut Meutia gugur pada tahun 1910. Perlawanan Aceh pun
terus menyusut. Hingga tahun 1917, Belanda masih melakukan pengejaran terhadap
sisa-sisa perlawanan Aceh. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada
tahun 1904. Namun demikian, perlawanan seporadis rakyat Aceh masing berlangsung
hingga tahun 1930an.
5)
Perlawanan Sisingamangaraja, Sumatra Utara
Perlawanan terhadap Belanda di Sumatra Utara dilakukan oleh
Sisingamangaraja XII. Perlawanan ini, yang dinamakan juga Perang Batak,
berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu, yang menjadi
pusat pertahanan Belanda tahun 1877.
Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan
Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung
benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau Patuan Nagari
dan Patuan Anggi ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda.
6)
Perang Banjar
Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan
pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada
Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat.
Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859,
Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda.
Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat
menyerah, dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar
dapat dipadamkan pada tahun
7)
Perang Jagaraga di Bali
Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan Kerajaan di Bali bersengketa
tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang
kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah
Belanda memprotes raja Buleleng yang menyita 2 (dua) kapal milik Belanda. Raja
Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya.
Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap Kerajaan
Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai Kerajaan Buleleng,
sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh Kerajaan
Karangasem.
Setelah
berhasil merebut Benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun
1849. Dua kerajaan Bali, yaitu Gianyar dan Klungkung menjadi sasaran Belanda
pada tahun 1906. seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah
rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati, yang dikenal dengan perang
puputan jagaraga.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar